SILVYA OKTARINA Caleg No.9 DPRD DKI Jakarta, Dapil Jakarta Selatan

Senin, Maret 09, 2009

MENGAPA HARUS TAKUT DENGAN KEPUTUSAN MK

Banyak caleg perempuan yang pesimis dan ketakutan dengan suara terbanyak. Namun tidak bagi Silvya Oktarina. Dia sangat konsen terhadap kondisi para caleg saat ini. Masing-masing caleg turun ke dapil mengadakan sosialisasi. Namun mereka jelas banting setir melengkapi atribut dan persiapan saksi di TPS. Kondisi ini tidak membuat Oktarina pesimis. Caleg DPRD Provinsi nomor urut 9 daerah pemilihan Jakarta Selatan ini tetap optimis akan mendongkrak perolehan suara.

Bagi Oktarina, posisi caleg perempuan saat ini serba sulit. Satu sisi amanat Undang-Undang Pemilu membuka peluang bagi caleg perempuan untuk maju. Di sisi lain dampak sistem suara terbanyak hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) makin menyulitkan posisi caleg perempuan untuk terpilih.

Konstruksi budaya sosial dan politik dalam konteks Indonesia jelas menutup ruang gerak kaum perempuan. Ditambah lagi putusan Mk makin menyulitkan perempuan memenuhi suara terbanyak . Vici Bachin, demikian Oktarina akrab disapa, tidak termakan dengan pesimisme yang dihembuskan kalangan politisi lainnya.

Sebagai caleg perempuan, dia merasa tidak terkungkung dengan budaya yang mengkondisikan perempuan sulit terpilih.Justru dengan suara terbanyak merangsang alumnus Diploma Akademi Pariwisata Palembang ini berjuang keras di lapangan.

Caleg perempuan jangan merasa takut dengan suara terbanyak. Perlihatkan kapasitas dan integritas dan buktikan bahwa caleg perempuan pun bisa mandiri dan terpilih. Saat ini bukan zamannya membedakan peran gender antar lelaki dan perempuan. Yang berbeda adalah status sosial. Jika caleg perempuan terpilih berarti statusnya sudah terangkat.

“Nggak ada yang perlu ditakuti. Semua caleg punya kesempatan yang sama. Coba saja lihat nanti, saya akan buktikan di dapil Jakarta Selatan,”kata Wakil Sekretaris PKK PDP Jakarta Selatan ini.

Beberapa bulan ini, Silvya bersama suaminya Wempi Ursia sedang gencar-gencarnya turun ke dapil, antara lain, Setia Budi dan Tebet. Mendatangi wilayah, Silvya harus menggunakan sepeda motor, bahkan dia jalan kaki memasuki kolong jembatan menemui warga. Setiap kali menemui warga melalui pertemuan informal, Silvya tetap bersahaja dan berpenampilan sederhana. Bahkan Silvya tidak mau muluk-muluk mengobral janji kepada warga yang dijumpai.

“Kalau mau memilih wakil rakyat yang benar-benar bersih dan peduli, tolong bapak dan ibu jangan mengharapkan apa-apa dari saya. Tapi kalau ingin ada perubahan di Jakarta ini akan saya perjuangkan,” tegas Silvya saat mengunjungi warga di kelurahan Setiabudi beberapa hari lalu sambil menuturkan,

“Ini saya lakukan biar masyarakat pada tau bahwa berjuang untuk rakyat tanpa harus mengiming-iming janji manis. Biar makan jamu yang penting hasilnya bekualitas,”kilahnya perempuan kelahiran Palembang, 20 Oktober 1968 ini.

Silvya menjadi caleg bukan karena ingin memperkaya diri. Berangkat dari kondisi rakyat yang memrihatinkan, Silvya berjanji akan tetap berjuang di perwakilan rakyat tanpa harus banyak berjanji dan beretorika. Namun tetap konsisten dan menjalankan amanah rakyat di legislatif. (ga)

BERJUANG DARI LORONG JEMBATAN SAMPAI GANG SEMPIT

Jakarta Selatan, (PDP). Semangat berjuang untuk Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) bagi Silvya Oktarina, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor urut 9 daerah pemilihan Jakarta Selatan tak pernah pudar. Terbukti sejak DCT keluar dan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan suara terbanyak sebagai acuan terpilihnya caleg di kursi legislatif, Oktarina demikian disapa tak lelah menyosialisasi PDP.

Untuk memasang atribut partai saja, Oktarina pasang sendiri. Tentu Oktarina tidak sendirian. Alumnus Akedemi Pariwisata Palembang ini ditemani suami tercintanya Wempi Ursia. Laiknya seorang caleg, Oktarina juga punya banyak peluang dan kesempatan terpilih di legislatif. Karena itu segala urusan teknis pemasangan atribut pun ia tempuh.

“Saya terjun langsung ke dapil. Semua hal teknis seperti pasang atribut saya kerjakan sendiri berdua dengan suami dan kolega pembaruan lainnya,”kata Oktarina.

Tak hanya itu sejak beberapa bulan Wakil Sekretaris PLH PKK PDP Jakarta Selatan ini makin intensif melancarkan sosialiasi mulai dari warga yang tinggal di bawah kolong jembatan sampai ke gang-gang sempit. Oktarina juga memasang atribut di setiap perempatan jalan masuk gang.

“Kalau bayar orang buat pasang baliho dan stiker pasti saya keluar duit minimal 100 ribu. Itu pun belum tentu benar dipasang. Terkadang duit sudah dikasih, tapi pasang stiker atau baliho nggak tepat. Masih mending dipasang, ada juga sudah dikasih uang transport, eh malah dibawa kabur,”imbuhnya.

Kondisi di lapangan ini yang menjadi pertimbangan Oktarina untuk tidak berleha-leha dalam hal turun ke lapangan. Salah memercayai orang dalam hal sosialisasi, bisa-bisa dikerjaian terus menerus. Sementara pemilu 2009 memakan waktu yang lama dan agak ribet. Tentu saja meminimalisasi pengeluaran harus diperhitungkan.

“Saya ingatkan kepada koleg pembaruan hati-hati percaya sama orang lain kalau belum dikenal dekat. Bisa-bisa diakalin. Jangankan yang baru dikenal, orang sudah lama bahkan antar pengurus partai saja susah dipercaya,” katanya smabil menegaskan,ini politik bung, semua orang punya kepentingan dan motivasi macam-macam. Jadi waspadalah!” (ga)

NETRALITAS DALAM PIDANA PEMILU

Jakarta - Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) menekankan pentingnya netralitas dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu. Hal itu agar putusan
hukum yang dibuat bisa betul-betul murni dan lepas dari kepentingan pihak
mana pun.

"Kita tidak ada intervensi. Cuma harus diwaspadai karena prinsipnya penegakan hukum harus netral, tidak ada kepentingan apa pun sehingga putusan yang akan diambil tentunya memiliki kekuatan hukum yang betul-betul murni," ujar BHD.

Hal itu dia sampaikan di sela acara Rakornas Sentra Gakkumdu di Hotel Aryaduta, Jl Raya Prapatan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2009).

Menurut BHD, pihaknya telah mengirim telegram rahasia (TR) ke seluruh jajaran Polri terkait netralitas ini. Karena itu dia memastikan seluruh jajaran Polri akan memahami bahwa penanganan pelanggaran pidana pemilu harus bersih dari kepentingan.

BHD menambahkan, perlu adanya penjelasan lebih lanjut terkait UU Pemilu, UU
Pilpres, dan UU Susduk untuk menghindari hambatan-hambatan yuridis yang akan menggangu proses penanganan pelanggaran pemilu. Hal ini secara khusus terkait dengan adanya 'kekebalan' anggota dewan yang tidak bisa dipanggil
tanpa izin dari pejabat terkait setingkat.

"Kita berharap dalam proses-proses penyelidikan nanti tidak terkendala aspek-aspek yang bisa menghambat," tandasnya. ( sho / anw )

Sumber: Detik.Com

PENTINGNYA PARTISIPASI PEMILU

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) DKI Jakarta mulai menyosialisasikan pentingnya peran politik masyarakat, khususnya pengurus dan anggota LDII dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, baik Pemilihan Legislatif (Pilleg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

Rangkaian acara berkelanjutan ini dimulai Sabtu lalu, 22 Nopember 2009 di Gedung Lembaga Pengembangan Masyarakat Jakarta (LPMJ), Pulo Gadung. Sebagaimana diketahui, LDII adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang pernah didirikan Partai Golkar dan konsentrasi di bidang sosial budaya, khususnya dakwah Islam.
Hadir dalam acara tersebut para calon anggota legislatif (caleg) muda Partai Golkar, seperti Ketua Harian Bappiluda Partai Golkar yang juga Caleg DPR RI Dapil DKI-2, Fayakhun Andriadi, Caleg DPR RI Dapil DKI-1, Baskara Sukarya, Caleg DPR RI Dapil DKI-3, Caleg DPRD DKI Dapil Jakut, Achmad Annama, Caleg DPRD DKI Dapil Jaktim, Sarji dan Caleg DPRD DKI Dapil Jaksel, Arman Amir. Semua caleg diberi kesempatan untuk memaparkan misi, visi dan konsep pemberdayaan umat yang dimilikinya jika nanti terpilih.

Acara ini dilaksanakan DPD LDII DKI Jakarta, selain sebagai ajang mempererat silaturahmi sesama umat Islam anggota LDII juga untuk mendekatkan kembali LDII dengan yang melahirkannya, yaitu Partai Golkar.

Acara ini akan terus berkelanjutan hingga ke tingkat-tingkat dibawahnya. Kepengurusan LDII sendiri tersebar hingga tingkat kelurahan. Untuk DKI Jakarta, anggotanya mencapai sekitar tiga ratus ribuan dan masjid yang dikelolanya berjumlah sekitar dua ratus masjid.

ADA APA DENGAN GOLPUT???

“Golput” atau Golongan Putih perlu diwaspadai sebagai kegagalan demokrasi. Inilah kesimpulan focus group discussion yang dipandu oleh Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Ganjar Kurnia, di Lounge Gedung Rektorat Baru, Jumat (15/08/08) siang.

FGD yang dikemas dengan menghadirkan para tokoh, di antaranya Setia Permana dan Ferry Kurnia dari KPU Jawa Barat; Prof. Tb. Zulriska Iskandar sebagai pakar psikologi sosial Unpad; Prof. Erni Tisnawati Sule sebagai ekonom Unpad; Dr. Dede Mariana sebagai pengamat politik Unpad; ahli hukum tata negara Kuntana, S.H. dan Indra Perwira, S.H., M.H.; Yesmil Anwar, S.H., M.Si. sebagai kriminolog dan sosiolog; serta Ketua KPU Kota Bandung, Ir. Benny Moestofa; juga perwakilan media massa.

Dari segi peraturan, menurut Setia Permana, golput merupakan hak setiap individu, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Pendapat ini ditentang oleh Yesmil Anwar yang menganggap golput adalah masalah besar bangsa Indonesia dan memandang golput sebagai kegagalan sosialisasi pemerintah khususnya partai politik. Kegagalan tersebut, menurut Yesmil Anwar, bukan hanya dari segi pendidikan politik yang harusnya menjadi kewajiban partai, namun juga kegagalan dalam hal administratif, khususnya pendataan penduduk.

Hal ini diamini Indra Perwira, yang pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung, pernah menjadi calon dari jalur Independen. Indra, yang juga pakar hukum, menilai mekanisme demokrasi di Indonesia perlu dikaji ulang. Berkaitan dengan legitimasi, Indra juga berpendapat bahwa angka golput sama sekali tidak mempengaruhi legitimasi pemimpin terpilih. Hanya saja menurutnya, golput akan berpengaruh pada position power dari pemimpin tersebut.

Hal senada juga ditegaskan oleh Kuntana, yang menilai bahwa sistem pemilihan secara langsung merupakan sebuah kemunduran. “Sistem pemilihan secara langsung adalah sistem demokrasi kuno yang ada pada jaman Romawi. Kenyataannya, negara-negara maju telah meninggalkan sistem ini dan beralih ke sistem demokrasi perwakilan,” ujarnya.

Dalam diskusi ini juga terungkap bahwa golput bukan hanya kegagalan demokrasi, melainkan kegagalan dalam manajemen pemilu itu sendiri. Selain itu menurut ekonom Prof. Erni T. Sule, angka golput yang tinggi juga membuktikan adanya kegagalan dalam manajemen partai dan manajemen perpolitikan di Indonesia.

Penyebab golput sendiri, menurut Dede Mariana, memiliki variabel yang tidak homogen. “Ada banyak alasan mengapa seseorang memilih golput, di luar masalah administrasi seperti pendataan, bisa jadi masalah ideologi.”

Prof. Tb. Zulriska Iskandar berpendapat bahwa adanya kebosanan publik untuk berpartisipasi dalam pemilu juga harus dicermati. Menanggapi tingginya angka golput dalam Pilwalkot Bandung 2008, ia mengungkapkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap figur calon pemimpin sebagai salah satu faktor penyebab golput. Lebih lanjut Prof. Zulriska mengungkapkan bahwa golput merupakan perilaku yang timbul akibat adanya kekecewaan.

Menanggapi tingginya angka golput ini, Ketua KPU Kota Bandung, Ir. Benny Moestofa mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan upaya sosialisasi semaksimal mungkin untuk mencegah hal tersebut terjadi.(afn & www)

Sumber: Focus Group Discussion

Kamis, Januari 22, 2009

WARGA DKI JAKARTA BERSAMA CALEG NO.9 DPRD DKI JAKARTA, DAPIL JAKARTA SELATAN

Dalam demokrasi politik, kedaulatan rakyat di atas segalanya. Karenanya, memahami apa kondisi rakyat, apa kebutuhan rakyat, apa yang terbaik buat rakyat dan apa kemauan dari rakyat, menjadi daktor utama dalam menentukan kebijakan oleh negara. Dan sebagai politisi, kita wajib memberikan kedaulatan rakyat mulai dari hal-hal yang paling ringan sampai hal yang terberat sekalipun.